The mining industry benefits Indonesia in many ways. Perhaps of most significance is the development of many remote regions of Indonesia, which otherwise may not have occurred to such an extent, or at such a pace. Mining companies are in many cases the only significant employer in some of these remote areas.
In recent years, the mining industry has contributed approximately 4% to the total Indonesian GDP, however the industry represents a much larger share of the regional economies of many provinces, including Papua, Bangka-Belitung, West Nusa Tenggara and East Kalimantan. The Government hopes to increase the contribution of the mining industry to national GDP over the coming years through a focus on large scale infrastructure projects and on an improved regulatory climate.
Indonesia’s overall mining production levels increased during 2009, with the exception of nickel and tin. Following the upturn in the global economy in late 2009 and early 2010 and a general increase in metal prices over this period, the level of investment interest in the Indonesian mining sector is strengthening, however investors in new projects are still somewhat cautious given the uncertainty about the full impact of the new Mining Law.
Coal in particular has seen much interest from the ever increasing demand from China and India. With mining licences now more freely available to foreign investors under the new Mining Law, and the increased foreign demand for coal, 2010 and beyond should see further increases in coal production,coal crushing plant Indonesia,coal.
In a similar move to ensure that more of the benefits of Indonesia’s mining activity are retained and reinvested in Indonesia, the implementing regulations provide for a benchmark pricing framework for coal and mineral exports to set a minimum price for transactions in such commodities. While the recently issued Government regulations provide further detail on the implementation of the Mining Law, there are still a number of both Government and Ministerial regulations which need to be issued before the impact of the Mining Law can be fully understood. At present, there appears to be some reluctance on the part of investors due to these outstanding regulations,fly ash grinding process,fly ash(fly ash grinding process).
With an increase in both the global economy and the increasing commodity prices, Indonesia is well placed to capitalise on the global demand for commodities. The Indonesian Government, however, needs to act quickly in finalising the outstanding aspects of the new Mining Law to give investors the certainty needed to commit investment funds to Indonesia,dolomite mining process,dolomite ore.
Mineral and coal mining activities are governed under the Law on Mineral and Coal Mining No.4/2009 dated 12 January 2009 (“Mining Law”). This Law replaces the predecessor Mining Law No. 11/1967, which provided the framework for all of Indonesia’s pre-2009 mining concessions including all of the existing CoWs and Coal CoWs (“CCoWs”). The Mining Law is dependent on a significant number of implementing regulations to provide detail on how it will be administered. Whilst some of the implementing regulations have recently been issued, a number of regulations in respect of key areas of the new law are still to be issued.
Sabung Ayam
Ibukota Indonesia diwacanakan akan pindah ke Kalimantan Tengah – TomoNews
INDONESIA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sedang mengkaji pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke kota Palangkaraya, provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2017.
Gagasan ini sebenarnya pernah diungkapkan oleh presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno di tahun 50-an. Kemudian disampaikan kembali oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di Palangkaraya tahun 2016 lalu.
Seperti yang dilansir melalui Tempo, urgensi pemindahan ibu kota ini dilakukan karena kondisi tata kota Jakarta yang semakin padat. Arus urbanisasi penduduk ke Jakarta terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data tahun 2013, kepadatan penduduk jakarta sudah mencapai angka 15.052 jiwa/km2.
Melihat kondisi tersebut, kemungkinan Jakarta di masa depan akan memiliki permasalahan sosial yang lebih besar. Karena saat ini pemerintah Indonesia ingin menyeimbangkan perekonomian Indonesia dengan membangun pusat perekonomian baru di luar pulau Jawa.
Selama ini pergerakan ekonomi hanya terjadi di Pulau Jawa, itupun tidak merata dan terpusat di Jakarta saja. Maka itu, kota Palangkaraya dianggap paling ideal dari sisi lokasi dan geologis sebagai ibukota baru. Karena saat ini beban Jakarta berperan ganda sebagai pusat pemerintahan sekaligus bisnis dianggap terlalu berat.
Pindahnya pemerintahan Indonesia ke Palangkaraya diharapkan bisa mengurangi beban Jakarta yang nantinya akan lebih fokus sebagai pusat bisnis. Selain itu, jika ibukota Indonesia di Palangkaraya tentunya bisa meningkatkan sektor perekonomian, pendidikan dan transportasi di Kalimantan.
Dengan demikian sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bisa terwujud. Namun rencana pemindahan ibukota ini hanya bisa terlaksana jika didukung keputusan politik yang melibatkan DPR.
—————————————-———————
TomoNews adalah sumber berita nyata terbaik. Kami meliputi cerita paling lucu, paling gila dan paling banyak dibicarakan di internet. Cara penyampaian kami apa adanya dan tidak mengenal batas tertentu. Jika Anda tertawa, maka kami juga sedang tertawa. Jika Anda marah, kami pun sedang marah. Kami menyampaikan berita apa adanya. Dan karena kami juga dapat menganimasikan cerita, TomoNews memberikan Anda berita yang belum pernah Anda lihat sebelumnya.
Kunjungi website official untuk berita terhangat, dan tanpa sensor: http://us.tomonews.com
Follow juga halaman Facebook kami: https://www.facebook.com/tomonewsid
Silahkan cek aplikasi Android kami: http://bit.ly/1rddhCj
Silahkan cek aplikasi iOS kami: http://bit.ly/1gO3z1f